Anggota Dewan Minta Setiap Perkara Ada Kepastian Hukum

Cirebon, (moncir)- Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kapabilitas aparatur Negara semakin memudar karena dinilai pemerintah dan penegak hukumnya tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik. Khususnya di Kota Cirebon, masih terdapat perkara yang hingga kini belum jelas penangananya.
Sunarko Kasidin SH MH, ketua fraksi Hanura, Komisi B DPRD Kota Cirebon, Selasa, (9/12), menyatakan penanganan kasus korupsi harus serius dan transparan serta jangan tebang pilih. Segera lakukan penindakkan, jangan digantung.

“Karena saat ini banyak para tersangka tapi tidak pernah diadili atau bahkan dibebaskan. Atau tidak sedikit perkara yang masih menggantung, belum ada kepastian hukum yang jelas,” ungkap Sunarko.
Sunarko berpendapat, hendaknya penegak hukum lebih megedepankan keadilan, pernyataan para pejabat penegak hukum untuk menjerat siapapun yang bersalah, di saat peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia jangan hanya sekedar janji-janji kosong.

“Jangan hanya mengumbar janji, tapi membuktikan siapa yang bersalah harus dihukum. dan memperlakukan setiap orang sama didepan hukum, tidak ada yang kebal hukum. Ketika telah ditemukan ada unsur dan bukti yang mengarah telah terjadinya tindakan korupsi, segeralah lakukan penindakan,” tandas Sunarko.

Hal senada juga di ucapkan Lily Eliyah, SH,MH. Anggota komisi B DPRD Kota Cirebon. “Masih banyak kasus yang belum mendapatkan kepastian secara hukum, serta dibutuhkan tindakan yang lebih serius dalam penangananya,” ucap Lily. Ia berpendapat, selama ini banyak pejabat termasuk pejabat penegak hukum yag hanya bermain opini saja melalui media massa. “Kalau ada kasus, terutama masih sebagai wacana dikoran itu aparat sudah harus bertindak.  soal wacana itu benar atau tidaknya itu kan setelah adanya penyidikan. Harusnya setelah wacana dikoran A terus aparat harus ngomong lagi ke publik, dengan bukti-bukti penyidikan seperti apa,” ujar Lily.

“Kita juga ingin tahu dong, hasil penyelidikan itu seperti apa, kalau dilanjutkan kenapa, kalau tidak dilanjutkan juga kenapa. Aparat penegak hukum kalau menyidik jangan setengah-setengah,” ujar Lily, sambil menyinggung penanganan kasus JAM yang hingga saat ini belum memiliki kejelasan hukum..

Sementara dari kalangan aktivis mahasiswa, Jauhari Ahmad, ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indoesia (GMNI) Cirebon, mengatakan penegakan hukum sekarang ini tidak berlangsung seperti yang seharusnya.
“Republik ini yang jelas harus ada perbaikan dan komitmen kuat dari lembaga-lembaga penegak hukum,mereka harus bekerja sesuai aturan dan transparan, serta harus ada kontrol yang kuat serta konsistensi dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya disela-sela aksi memperingati hari anti korupsi sedunia, Selasa (9/12).

Sedangkan Aang Munawar , Ketua Umum HMI Cabang Cirebon dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan kepada aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya adalah untuk secepatnya membuktikan janji-janji pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya sebatas menjadi wacana pidato belaka untuk menarik simpati masyarakat. (M-03).klik disini