GMNI CIREBON DEMO HARI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL

GMNI CIREBON DEMO HARI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL
Jakarta 09 desember 2009

Rabu, 30 Desember 2009

Pendemo-Polisi Saling Pukul

JAKARTA (Pos Kota)- Mahasiswa yang tergabung Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yang melakukan demo memperingati Hari Antikorupsi sedunia, di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat, Rabu (9/12), sempat diwarnai aksi  saling pukul dengan polisi.
Saling pukul dan tendang, antara mahasiswa dengan polisi berlangsung sekitar 3 menit, setelah seorang perwira turun tangan melerai keributan itu, barulah suasana terkendali.
Menurut keterangan, sebelum terjadi keributan, terlihat mahasiswa saling dorong dengan polisi. Diduga, polisi terpancing lalu terjadi saling pukul. Belum diketahui apakah ada korban terluka dalam kejadian itu.
Sementara itu, ada isu sejumlah toko di wilayah Menteng, dijarah oleh sekelompok pendemo. Namun, isu itu dibantah oleh Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Ferli dam Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin ikut dalam aksi demo di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (9/12) siang ini.
Din Syamsuddin yang ikut berunjuk rasa dalam Kampanye Gerakan Indonesia Bersih (GIB), di depan Istana Negara, berharap jika aksi unjukrasa yang dilakukan hari ini, jangan diwarnai oleh aksi anarkis yang bisa memicu kekisruhan. Menurutnya, kampanye ini haruslah
berjalan dengan damai dan aman.
Selain Dim Syamsuddin, terlihat juga beberapa tokoh-tokoh lain seperti Effendi Gazali, Fadjoel Rachman dan beberapa massa dari organisasi dari Humanika, GMNI, Kompak, IMM, BEM UI dan sebagainya.
Di Medan, ribuan massa dari sejumlah elemen,mahasiswa,buruh, gelandang dan pengemis di Medan, Rabu (9/12), melakukan aksi demo dengan turun ke jalan yang semuanya meminta penuntasasn skandal Bank Century yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun.
Tiga titik lokasi yang menjadi sasaran para pendemo adalah Bundaran Majestik depan lokasi hiburan M-City, Gedung DPRDSU/DPRD Medan dan Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Dengan penuh semangat, mereka mengharapkan seluruh masyarakat bersama-sama perangi korupsi di negeri ini dan oknum koruptor tersebut dihukum mati. Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.
Seperti yang dilakukan massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut. Mereka melakukan aksi damai secara longmarch berjalan kaki keliling Kota Medan hingga berkumpul di kantor DPRDSU.
Menurut Syaiful Arifin, kordinator aksi, hingga kini kita prihatin pada nasib rakyat masih banyak yang sengsara, miskin akibat ulah pejabat yang korupsi. (samosir/silaen/deni/ir/sir)

Polisi-Mahasiswa Saling Pukul

KEJAKSAN - Aksi saling pukul dan tendang antara aparat kepolisian dengan mahasiswa terjadi saat mahasiswa yang gabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon menggelar unjuk rasa di gedung DPRD dan Balaikota, Senin (28/12). Demo sendiri digelar dalam rangka refleksi akhir tahun 2009 dengan menyoroti berbagai persoalan yang terjadi baik ditingkat pusat maupun daerah.
Bentrok fisik sendiri diawali saat mahasisa tiba di gedung DPRD Kota Cirebon sekitar pukul 12.00. Mereka berusaha memasuki gedung dewan. Namun upaya tersebut dihalau polisi yang berjaga-jaga di depan pintu masuk. Akibatnya, sempat terjadi saling dorong hingga menyebabkan seorang mahasiswa dan aparat kepolisian jatuh dari tangga.
Setelah saling dorong, suasana memanas. Bahkan saat seorang anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat, Junaedi menemui mahasiswa ditolak. Mahasiswa hanya mau bertemu dengan pimpinan DPRD. Situasi mereda ketika Wakil Ketua DPRD Drs H Ade Anwar Sham bersedia menemui mahasiswa. Setelah negosiasi, akhirnya mahasiswa diantar oleh Drs H Ade Anwar Sham dan Junaedi berjalan kaki ke Balaikota untuk bertemu dengan walikota.
Pada saat mahasiswa menungu di depan pintu masuk dan sedang menggelar orasi suasana kembali memanas. Hal itu karena ketidaksabaran mahasiswa menunggu perwakilan dari pejabat Pemkot Cirebon untuk menemui mereka.
Entah siapa yang memulai, akhirnya mahasiswa dan aparat terprovokasi saling serang satu sama lain dengan memukul ataupun menendang. Seorang polisi terkena pukulan mahasiswa menggunakan magaphone (pengeras suara) di bagian mata sebelah kiri. Melihat rekannya terkena pukulan, seketika polisi lainnya membalas dengan cara memukul dan menendang serta mengejar demonstran yang lari berhamburan ke halaman Balaikota.
Melihat kondisi tersebut, Kasat Samapta AKP Nana Ruhiyana dan Kasat Intel AKP Singgih berusaha melerai dan meredam emosi mahasiswa dan anak buahnya. Bahkan AKP Nana Ruhiyana meminta khusus kepada mahasiswa untuk bisa menahan emosi karena anak buahnya dalam kondisi lelah melaksanakan tugas. Setelah suasana kembali mereda, akhirnya Asisten Administrasi Umum Nusyirwan Ilyas SH yang mewakili walikota yang berhalangan untuk menemui mahasiswa.
Selanjutnya koordinator lapangan (korlap) aksi Jauhari Ahmad meminta kepada Pemkot Cirebon untuk bisa segera menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi selama tahun 2009. “Kami melihat kinerja Pemkot Cirebon dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi selama tahun 2009 masih lambat,” kata dia. (mam) : radar cirebon

Selasa, 29 Desember 2009

Anggota Dewan Minta Setiap Perkara Ada Kepastian Hukum

Cirebon, (moncir)- Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kapabilitas aparatur Negara semakin memudar karena dinilai pemerintah dan penegak hukumnya tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik. Khususnya di Kota Cirebon, masih terdapat perkara yang hingga kini belum jelas penangananya.
Sunarko Kasidin SH MH, ketua fraksi Hanura, Komisi B DPRD Kota Cirebon, Selasa, (9/12), menyatakan penanganan kasus korupsi harus serius dan transparan serta jangan tebang pilih. Segera lakukan penindakkan, jangan digantung.

“Karena saat ini banyak para tersangka tapi tidak pernah diadili atau bahkan dibebaskan. Atau tidak sedikit perkara yang masih menggantung, belum ada kepastian hukum yang jelas,” ungkap Sunarko.
Sunarko berpendapat, hendaknya penegak hukum lebih megedepankan keadilan, pernyataan para pejabat penegak hukum untuk menjerat siapapun yang bersalah, di saat peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia jangan hanya sekedar janji-janji kosong.
“Jangan hanya mengumbar janji, tapi membuktikan siapa yang bersalah harus dihukum. dan memperlakukan setiap orang sama didepan hukum, tidak ada yang kebal hukum. Ketika telah ditemukan ada unsur dan bukti yang mengarah telah terjadinya tindakan korupsi, segeralah lakukan penindakan,” tandas Sunarko.
Hal senada juga di ucapkan Lily Eliyah, SH,MH. Anggota komisi B DPRD Kota Cirebon. “Masih banyak kasus yang belum mendapatkan kepastian secara hukum, serta dibutuhkan tindakan yang lebih serius dalam penangananya,” ucap Lily. Ia berpendapat, selama ini banyak pejabat termasuk pejabat penegak hukum yag hanya bermain opini saja melalui media massa. “Kalau ada kasus, terutama masih sebagai wacana dikoran itu aparat sudah harus bertindak.  soal wacana itu benar atau tidaknya itu kan setelah adanya penyidikan. Harusnya setelah wacana dikoran A terus aparat harus ngomong lagi ke publik, dengan bukti-bukti penyidikan seperti apa,” ujar Lily.

“Kita juga ingin tahu dong, hasil penyelidikan itu seperti apa, kalau dilanjutkan kenapa, kalau tidak dilanjutkan juga kenapa. Aparat penegak hukum kalau menyidik jangan setengah-setengah,” ujar Lily, sambil menyinggung penanganan kasus JAM yang hingga saat ini belum memiliki kejelasan hukum..
Sementara dari kalangan aktivis mahasiswa, Jauhari Ahmad, ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indoesia (GMNI) Cirebon, mengatakan penegakan hukum sekarang ini tidak berlangsung seperti yang seharusnya.
“Republik ini yang jelas harus ada perbaikan dan komitmen kuat dari lembaga-lembaga penegak hukum,mereka harus bekerja sesuai aturan dan transparan, serta harus ada kontrol yang kuat serta konsistensi dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya disela-sela aksi memperingati hari anti korupsi sedunia, Selasa (9/12).
Sedangkan Aang Munawar , Ketua Umum HMI Cabang Cirebon dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan kepada aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya adalah untuk secepatnya membuktikan janji-janji pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya sebatas menjadi wacana pidato belaka untuk menarik simpati masyarakat. (M-03).klik disini

Selasa, 22 Desember 2009

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2009 : SIKAP POLITIK GMNI CIREBON


SIKAP POLITIK
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI) CIREBON

Semua masyarakat menginginkan untuk melangkah maju dan dinamis pada tahun 2010, menyikapi dinamika kebangsaan yang terus mengalami kemunduran dan terjadi degradasi moral bangsa, maka persoalan-persoalan yang terjadi di tahun 2009 harus segera dituntaskan demi kebaikan dan kemaslahatan rakyat. Untuk itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon Menuntut :
  1. Hentikan Liberalisasi Ekonomi Indonesia
  2. Hentikan segala jenis Kapitalisasi Pendidikan
  3. Kembali Ke UUD 1945
  4. Tuntaskan Persoalan-persoalan Kebangsaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya
  5. Tegakkan Supremasi Hukum
  6. Tuntaskan Kasus Bank Century Tahun ini juga.

Selanjutnya mengingat banyak persoalan-persoalan kemasyarakatan di Cirebon saat ini, maka kami menuntut kepada Pemerintah Kota Cirebon dan Pihak-pihak terkait :
  1. Hentikan Pemberian izin bagi retail-retail raksasa mulai saat ini
  2. Wujudkan Revitalisasi Pasar Tradisional Tahun ini juga
  3. Tuntaskan carut-marut PDAM Kota Cirebon Tahun ini juga
  4. Tuntaskan carut marut PD Pasar Kota Cirebon Tahun ini juga
  5. Berikan pelayanan public yang baik, perbaiki kualitas Beras untuk rakyat Miskin (RASKIN) yang sangat tidak layak pada saat ini.

Merdeka…!!!

GMNI… Jaya..!!!
Marhaen… Menang…!!!

Minggu, 20 Desember 2009

KPK Diminta Tak Kalah Cepat dengan Pansus Century

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak kalah cepat dengan proses penyeledikan kasus Bank Century oleh Pansus DPR.

"Banyak masyarakat berharap agar KPK berada di depan dalam kasus century ini, karena masyarakat agak khawatir bila di DPR itu banyak muatan politiknya. Karena DPR-nya juga tidak mendorong KPK untuk lebih dulu," ujar Teten usai membuka pameran lukisan bertema antikorupsi di Blitz Megaplex, Grand Indonesia, Jakarta.

Teten berpandangan selayaknya DPR turut mendorong KPK untuk segera menuntaskan kasus ini. KPK, katanya, harus lebih dahulu menyikapi kasus ini dan data-data yang sudah dimiliki KPK bisa sekaligus digunakan pansus. “Tapi ini malah pansus mau membuat tim ahli,” tandasnya.

Alasan lainnya, imbuh Teten, KPK adalah ujung tombak yang efektif dalam memerangi korupsi, yang sudah mengakar di negeri ini.

“Namun, saat ini banyak pihak yang berusaha mematikan dan melemahkan KPK. Serangan terhadap KPK adalah serangan terhadap kita semua dan kehancuran KPK adalah kehancuran kita semua,” katanya.
(ded)

Rabu, 16 Desember 2009

SEMINAR NASIONAL GMNI CIREBON

Pemerintah Harus Berani Tunda Pembayarah Hutang

Sel, Mei 6, 2008
 Cirebon ( Berita ) :  Di tengah membengkaknya defisit APBN akibat tersedot subdisi BBM membuat Pemerintah harus berani meminta penundaan pembayaran hutang kepada negara donor, IMF dan Bank Dunia, daripada mengambil langkah termudah dengan menaikkan harga BBM.
“Rencana menaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) menunjukan pemerintah tidak kreatif dalam mengelola perekonomian negara. Pemerintah justru harus makin kreatif dan berani melakukan terobosan kebijakan yang tidak membebani rakyat,” kata Beni Susetyo, pakar ekonomi kerakyatan, di Cirebon, Senin [05/05].
 Berbicara dalam seminar nasional “Format Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Menyikapi Gejolak Perekonomian Bangsa”  di Auditorium Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Beni mengatakan, salah satu langkah yang perlu diperjuangkan adalah penundaan pembayaran hutang dan pajak progresif bagi orang kaya.
 “Pemerintah harus berani mendesak negara pendonor untuk renegosiasi dan minta penundaan pembayaran hutang selama 25 tahun, seperti yang dilakukan Argentina.  Uang cicilan yang tertunda bisa untuk membuat program pemberdayaan masyarakat bidang energi,” katanya.
 Menurut dia, program energi alternatif seperti biodiesel dari jarak dan bioetanol dari singkong dan tebu harus bisa digenjot dalam waktu singkat agar bisa mengurangi subsidi BBM sekaligus pemberdayaan masyarakat.
 Selain itu, perlunya peningkatan pajak barang mewah seperti mobil dan rumah mewah, sehingga tidak membebani rakyat kecil.
 Seminar yang diselenggarakan GMNI Cirebon juga menghadirkan dua pembicara lain, Abdul Munim Dz, pengurus PBNU yang membidangi perekonomian dan Dani Setiawan, Koordinator Nasional Koalisi Anti Hutang.
 Abdul Munim justru pesimis pemerintah mampu merenegosiasi hutang karena selama ini pemerintah tidak punya keberanian, malah memilih tunduk pada keinginan lembaga internasional yang selalu mendikte.
 “Saya pesimis pemerintah punya keberanian melakukan itu, oleh karena itu pemerintah memilih skenario paling mudah namun berdampak fatal bagi rakyat, yakni menaikan BBM, padahal dampak ikutannya sangat luar biasa,” tutur dia.
 Sementara pada kesempatan terpisah anggota Dewan Perwakilan Daerah PRA Arief Natadiningrat mengatakan, saat ini banyak petani yang tergerak untuk ikut membuat industri kecil bioetanol dengan bahan baku singkong dan tebu, namun tidak mendapat dukungan yang baik dari pemerintah dan dunia perbankan.
 Ia menjelaskan, untuk menghasilan 300.000 liter bioetanol per bulan secara kontinyu hanya dibutuhkan sekitar 300 hektar lahan singkong yang sebenarnya bisa menggunakan lahan-lahan kritis dan lahan tidur.
 “Kampanye energi alternatif tidak dibarengi insentif bunga kredit bagi mereka yang akan terjun dalam  bidang energi alternatif,  sehingga program itu hanya jalan di tempat, hanya menjadi komoditi politik dan sulit terealisasi,” katanya.
 Menurut Arief, jika tidak ada keseriusan pemerintah menggarap dari bawah dan hanya menunggu “pemain besar” saja dalam bidang energi alternatif itu, maka lima tahun lagi di masyarakat bawah akan terjadi kelangkaan energi.
 “Mau beli minyak tanah terlalu mahal karena harga sudah tidak disubsidi, mau beli gas harus antri berhari-hari karena belum tentu ketersediaan gas ada sampai wilayah pelosok,” kata Arif yang juga Putra Mahkota Kesultanan Kasepuhan Cirebon. (ant )

GMNI Cirebon Minta Hapuskan Penjajahan Baru


GMNI Cirebon Minta Hapuskan Penjajahan Baru
 
28 Oct 2008 11:33 - Suparno
CIREBON : Hari ini, Selasa (28/10), puluhan mahasiswa nyang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon menggelar aksi. Aksi yang dilakukan di depan Balaikota Cirebon ini merupakan refleksi  Peringatan 80 tahun sumpah pemuda.

Johari Ahmad, koordinator lapangan aksi mengatakan bahwa dengan momentum ini, saatnya kita hapuskan penjajahan baru. "Penjajahan baru itu sangat terasa di bidang pendidikan dan kesehatan," katanya.

Penjajajahan di duia pendidikan, jelas Johari, adalah mahalnya biaya pendidikan. "Padahal kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan," imbuhnya.

Penjajahan baru, dalam pendapat GMNI juga terjadi pada bidang ekonomi. Privatisasi perusahaan negara merupakan contohnya, lanjut Jaohari. "Jual-beli perkara, juga penjajahan baru pada biidang hukum," tegasnya.

Aksi yang dilakukan secara damai ini akan berlanjut dengan konvoi pada beberapa ruas jalan di Kota Cirebon. Polisi nampak mengawal aksi yang dilakukan GMNI ini dengan santai. (BC-33)