GMNI CIREBON DEMO HARI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL

GMNI CIREBON DEMO HARI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL
Jakarta 09 desember 2009

Rabu, 30 Desember 2009

Pendemo-Polisi Saling Pukul

JAKARTA (Pos Kota)- Mahasiswa yang tergabung Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yang melakukan demo memperingati Hari Antikorupsi sedunia, di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat, Rabu (9/12), sempat diwarnai aksi  saling pukul dengan polisi.
Saling pukul dan tendang, antara mahasiswa dengan polisi berlangsung sekitar 3 menit, setelah seorang perwira turun tangan melerai keributan itu, barulah suasana terkendali.
Menurut keterangan, sebelum terjadi keributan, terlihat mahasiswa saling dorong dengan polisi. Diduga, polisi terpancing lalu terjadi saling pukul. Belum diketahui apakah ada korban terluka dalam kejadian itu.
Sementara itu, ada isu sejumlah toko di wilayah Menteng, dijarah oleh sekelompok pendemo. Namun, isu itu dibantah oleh Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Ferli dam Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin ikut dalam aksi demo di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (9/12) siang ini.
Din Syamsuddin yang ikut berunjuk rasa dalam Kampanye Gerakan Indonesia Bersih (GIB), di depan Istana Negara, berharap jika aksi unjukrasa yang dilakukan hari ini, jangan diwarnai oleh aksi anarkis yang bisa memicu kekisruhan. Menurutnya, kampanye ini haruslah
berjalan dengan damai dan aman.
Selain Dim Syamsuddin, terlihat juga beberapa tokoh-tokoh lain seperti Effendi Gazali, Fadjoel Rachman dan beberapa massa dari organisasi dari Humanika, GMNI, Kompak, IMM, BEM UI dan sebagainya.
Di Medan, ribuan massa dari sejumlah elemen,mahasiswa,buruh, gelandang dan pengemis di Medan, Rabu (9/12), melakukan aksi demo dengan turun ke jalan yang semuanya meminta penuntasasn skandal Bank Century yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun.
Tiga titik lokasi yang menjadi sasaran para pendemo adalah Bundaran Majestik depan lokasi hiburan M-City, Gedung DPRDSU/DPRD Medan dan Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Dengan penuh semangat, mereka mengharapkan seluruh masyarakat bersama-sama perangi korupsi di negeri ini dan oknum koruptor tersebut dihukum mati. Aksi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.
Seperti yang dilakukan massa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut. Mereka melakukan aksi damai secara longmarch berjalan kaki keliling Kota Medan hingga berkumpul di kantor DPRDSU.
Menurut Syaiful Arifin, kordinator aksi, hingga kini kita prihatin pada nasib rakyat masih banyak yang sengsara, miskin akibat ulah pejabat yang korupsi. (samosir/silaen/deni/ir/sir)

Polisi-Mahasiswa Saling Pukul

KEJAKSAN - Aksi saling pukul dan tendang antara aparat kepolisian dengan mahasiswa terjadi saat mahasiswa yang gabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon menggelar unjuk rasa di gedung DPRD dan Balaikota, Senin (28/12). Demo sendiri digelar dalam rangka refleksi akhir tahun 2009 dengan menyoroti berbagai persoalan yang terjadi baik ditingkat pusat maupun daerah.
Bentrok fisik sendiri diawali saat mahasisa tiba di gedung DPRD Kota Cirebon sekitar pukul 12.00. Mereka berusaha memasuki gedung dewan. Namun upaya tersebut dihalau polisi yang berjaga-jaga di depan pintu masuk. Akibatnya, sempat terjadi saling dorong hingga menyebabkan seorang mahasiswa dan aparat kepolisian jatuh dari tangga.
Setelah saling dorong, suasana memanas. Bahkan saat seorang anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat, Junaedi menemui mahasiswa ditolak. Mahasiswa hanya mau bertemu dengan pimpinan DPRD. Situasi mereda ketika Wakil Ketua DPRD Drs H Ade Anwar Sham bersedia menemui mahasiswa. Setelah negosiasi, akhirnya mahasiswa diantar oleh Drs H Ade Anwar Sham dan Junaedi berjalan kaki ke Balaikota untuk bertemu dengan walikota.
Pada saat mahasiswa menungu di depan pintu masuk dan sedang menggelar orasi suasana kembali memanas. Hal itu karena ketidaksabaran mahasiswa menunggu perwakilan dari pejabat Pemkot Cirebon untuk menemui mereka.
Entah siapa yang memulai, akhirnya mahasiswa dan aparat terprovokasi saling serang satu sama lain dengan memukul ataupun menendang. Seorang polisi terkena pukulan mahasiswa menggunakan magaphone (pengeras suara) di bagian mata sebelah kiri. Melihat rekannya terkena pukulan, seketika polisi lainnya membalas dengan cara memukul dan menendang serta mengejar demonstran yang lari berhamburan ke halaman Balaikota.
Melihat kondisi tersebut, Kasat Samapta AKP Nana Ruhiyana dan Kasat Intel AKP Singgih berusaha melerai dan meredam emosi mahasiswa dan anak buahnya. Bahkan AKP Nana Ruhiyana meminta khusus kepada mahasiswa untuk bisa menahan emosi karena anak buahnya dalam kondisi lelah melaksanakan tugas. Setelah suasana kembali mereda, akhirnya Asisten Administrasi Umum Nusyirwan Ilyas SH yang mewakili walikota yang berhalangan untuk menemui mahasiswa.
Selanjutnya koordinator lapangan (korlap) aksi Jauhari Ahmad meminta kepada Pemkot Cirebon untuk bisa segera menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi selama tahun 2009. “Kami melihat kinerja Pemkot Cirebon dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi selama tahun 2009 masih lambat,” kata dia. (mam) : radar cirebon

Selasa, 29 Desember 2009

Anggota Dewan Minta Setiap Perkara Ada Kepastian Hukum

Cirebon, (moncir)- Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kapabilitas aparatur Negara semakin memudar karena dinilai pemerintah dan penegak hukumnya tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik. Khususnya di Kota Cirebon, masih terdapat perkara yang hingga kini belum jelas penangananya.
Sunarko Kasidin SH MH, ketua fraksi Hanura, Komisi B DPRD Kota Cirebon, Selasa, (9/12), menyatakan penanganan kasus korupsi harus serius dan transparan serta jangan tebang pilih. Segera lakukan penindakkan, jangan digantung.

“Karena saat ini banyak para tersangka tapi tidak pernah diadili atau bahkan dibebaskan. Atau tidak sedikit perkara yang masih menggantung, belum ada kepastian hukum yang jelas,” ungkap Sunarko.
Sunarko berpendapat, hendaknya penegak hukum lebih megedepankan keadilan, pernyataan para pejabat penegak hukum untuk menjerat siapapun yang bersalah, di saat peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia jangan hanya sekedar janji-janji kosong.
“Jangan hanya mengumbar janji, tapi membuktikan siapa yang bersalah harus dihukum. dan memperlakukan setiap orang sama didepan hukum, tidak ada yang kebal hukum. Ketika telah ditemukan ada unsur dan bukti yang mengarah telah terjadinya tindakan korupsi, segeralah lakukan penindakan,” tandas Sunarko.
Hal senada juga di ucapkan Lily Eliyah, SH,MH. Anggota komisi B DPRD Kota Cirebon. “Masih banyak kasus yang belum mendapatkan kepastian secara hukum, serta dibutuhkan tindakan yang lebih serius dalam penangananya,” ucap Lily. Ia berpendapat, selama ini banyak pejabat termasuk pejabat penegak hukum yag hanya bermain opini saja melalui media massa. “Kalau ada kasus, terutama masih sebagai wacana dikoran itu aparat sudah harus bertindak.  soal wacana itu benar atau tidaknya itu kan setelah adanya penyidikan. Harusnya setelah wacana dikoran A terus aparat harus ngomong lagi ke publik, dengan bukti-bukti penyidikan seperti apa,” ujar Lily.

“Kita juga ingin tahu dong, hasil penyelidikan itu seperti apa, kalau dilanjutkan kenapa, kalau tidak dilanjutkan juga kenapa. Aparat penegak hukum kalau menyidik jangan setengah-setengah,” ujar Lily, sambil menyinggung penanganan kasus JAM yang hingga saat ini belum memiliki kejelasan hukum..
Sementara dari kalangan aktivis mahasiswa, Jauhari Ahmad, ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indoesia (GMNI) Cirebon, mengatakan penegakan hukum sekarang ini tidak berlangsung seperti yang seharusnya.
“Republik ini yang jelas harus ada perbaikan dan komitmen kuat dari lembaga-lembaga penegak hukum,mereka harus bekerja sesuai aturan dan transparan, serta harus ada kontrol yang kuat serta konsistensi dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya disela-sela aksi memperingati hari anti korupsi sedunia, Selasa (9/12).
Sedangkan Aang Munawar , Ketua Umum HMI Cabang Cirebon dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan kepada aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya adalah untuk secepatnya membuktikan janji-janji pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak hanya sebatas menjadi wacana pidato belaka untuk menarik simpati masyarakat. (M-03).klik disini

Selasa, 22 Desember 2009

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2009 : SIKAP POLITIK GMNI CIREBON


SIKAP POLITIK
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI) CIREBON

Semua masyarakat menginginkan untuk melangkah maju dan dinamis pada tahun 2010, menyikapi dinamika kebangsaan yang terus mengalami kemunduran dan terjadi degradasi moral bangsa, maka persoalan-persoalan yang terjadi di tahun 2009 harus segera dituntaskan demi kebaikan dan kemaslahatan rakyat. Untuk itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon Menuntut :
  1. Hentikan Liberalisasi Ekonomi Indonesia
  2. Hentikan segala jenis Kapitalisasi Pendidikan
  3. Kembali Ke UUD 1945
  4. Tuntaskan Persoalan-persoalan Kebangsaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya
  5. Tegakkan Supremasi Hukum
  6. Tuntaskan Kasus Bank Century Tahun ini juga.

Selanjutnya mengingat banyak persoalan-persoalan kemasyarakatan di Cirebon saat ini, maka kami menuntut kepada Pemerintah Kota Cirebon dan Pihak-pihak terkait :
  1. Hentikan Pemberian izin bagi retail-retail raksasa mulai saat ini
  2. Wujudkan Revitalisasi Pasar Tradisional Tahun ini juga
  3. Tuntaskan carut-marut PDAM Kota Cirebon Tahun ini juga
  4. Tuntaskan carut marut PD Pasar Kota Cirebon Tahun ini juga
  5. Berikan pelayanan public yang baik, perbaiki kualitas Beras untuk rakyat Miskin (RASKIN) yang sangat tidak layak pada saat ini.

Merdeka…!!!

GMNI… Jaya..!!!
Marhaen… Menang…!!!

Minggu, 20 Desember 2009

KPK Diminta Tak Kalah Cepat dengan Pansus Century

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak kalah cepat dengan proses penyeledikan kasus Bank Century oleh Pansus DPR.

"Banyak masyarakat berharap agar KPK berada di depan dalam kasus century ini, karena masyarakat agak khawatir bila di DPR itu banyak muatan politiknya. Karena DPR-nya juga tidak mendorong KPK untuk lebih dulu," ujar Teten usai membuka pameran lukisan bertema antikorupsi di Blitz Megaplex, Grand Indonesia, Jakarta.

Teten berpandangan selayaknya DPR turut mendorong KPK untuk segera menuntaskan kasus ini. KPK, katanya, harus lebih dahulu menyikapi kasus ini dan data-data yang sudah dimiliki KPK bisa sekaligus digunakan pansus. “Tapi ini malah pansus mau membuat tim ahli,” tandasnya.

Alasan lainnya, imbuh Teten, KPK adalah ujung tombak yang efektif dalam memerangi korupsi, yang sudah mengakar di negeri ini.

“Namun, saat ini banyak pihak yang berusaha mematikan dan melemahkan KPK. Serangan terhadap KPK adalah serangan terhadap kita semua dan kehancuran KPK adalah kehancuran kita semua,” katanya.
(ded)

Rabu, 16 Desember 2009

SEMINAR NASIONAL GMNI CIREBON

Pemerintah Harus Berani Tunda Pembayarah Hutang

Sel, Mei 6, 2008
 Cirebon ( Berita ) :  Di tengah membengkaknya defisit APBN akibat tersedot subdisi BBM membuat Pemerintah harus berani meminta penundaan pembayaran hutang kepada negara donor, IMF dan Bank Dunia, daripada mengambil langkah termudah dengan menaikkan harga BBM.
“Rencana menaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) menunjukan pemerintah tidak kreatif dalam mengelola perekonomian negara. Pemerintah justru harus makin kreatif dan berani melakukan terobosan kebijakan yang tidak membebani rakyat,” kata Beni Susetyo, pakar ekonomi kerakyatan, di Cirebon, Senin [05/05].
 Berbicara dalam seminar nasional “Format Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Menyikapi Gejolak Perekonomian Bangsa”  di Auditorium Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Beni mengatakan, salah satu langkah yang perlu diperjuangkan adalah penundaan pembayaran hutang dan pajak progresif bagi orang kaya.
 “Pemerintah harus berani mendesak negara pendonor untuk renegosiasi dan minta penundaan pembayaran hutang selama 25 tahun, seperti yang dilakukan Argentina.  Uang cicilan yang tertunda bisa untuk membuat program pemberdayaan masyarakat bidang energi,” katanya.
 Menurut dia, program energi alternatif seperti biodiesel dari jarak dan bioetanol dari singkong dan tebu harus bisa digenjot dalam waktu singkat agar bisa mengurangi subsidi BBM sekaligus pemberdayaan masyarakat.
 Selain itu, perlunya peningkatan pajak barang mewah seperti mobil dan rumah mewah, sehingga tidak membebani rakyat kecil.
 Seminar yang diselenggarakan GMNI Cirebon juga menghadirkan dua pembicara lain, Abdul Munim Dz, pengurus PBNU yang membidangi perekonomian dan Dani Setiawan, Koordinator Nasional Koalisi Anti Hutang.
 Abdul Munim justru pesimis pemerintah mampu merenegosiasi hutang karena selama ini pemerintah tidak punya keberanian, malah memilih tunduk pada keinginan lembaga internasional yang selalu mendikte.
 “Saya pesimis pemerintah punya keberanian melakukan itu, oleh karena itu pemerintah memilih skenario paling mudah namun berdampak fatal bagi rakyat, yakni menaikan BBM, padahal dampak ikutannya sangat luar biasa,” tutur dia.
 Sementara pada kesempatan terpisah anggota Dewan Perwakilan Daerah PRA Arief Natadiningrat mengatakan, saat ini banyak petani yang tergerak untuk ikut membuat industri kecil bioetanol dengan bahan baku singkong dan tebu, namun tidak mendapat dukungan yang baik dari pemerintah dan dunia perbankan.
 Ia menjelaskan, untuk menghasilan 300.000 liter bioetanol per bulan secara kontinyu hanya dibutuhkan sekitar 300 hektar lahan singkong yang sebenarnya bisa menggunakan lahan-lahan kritis dan lahan tidur.
 “Kampanye energi alternatif tidak dibarengi insentif bunga kredit bagi mereka yang akan terjun dalam  bidang energi alternatif,  sehingga program itu hanya jalan di tempat, hanya menjadi komoditi politik dan sulit terealisasi,” katanya.
 Menurut Arief, jika tidak ada keseriusan pemerintah menggarap dari bawah dan hanya menunggu “pemain besar” saja dalam bidang energi alternatif itu, maka lima tahun lagi di masyarakat bawah akan terjadi kelangkaan energi.
 “Mau beli minyak tanah terlalu mahal karena harga sudah tidak disubsidi, mau beli gas harus antri berhari-hari karena belum tentu ketersediaan gas ada sampai wilayah pelosok,” kata Arif yang juga Putra Mahkota Kesultanan Kasepuhan Cirebon. (ant )

GMNI Cirebon Minta Hapuskan Penjajahan Baru


GMNI Cirebon Minta Hapuskan Penjajahan Baru
 
28 Oct 2008 11:33 - Suparno
CIREBON : Hari ini, Selasa (28/10), puluhan mahasiswa nyang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon menggelar aksi. Aksi yang dilakukan di depan Balaikota Cirebon ini merupakan refleksi  Peringatan 80 tahun sumpah pemuda.

Johari Ahmad, koordinator lapangan aksi mengatakan bahwa dengan momentum ini, saatnya kita hapuskan penjajahan baru. "Penjajahan baru itu sangat terasa di bidang pendidikan dan kesehatan," katanya.

Penjajajahan di duia pendidikan, jelas Johari, adalah mahalnya biaya pendidikan. "Padahal kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan," imbuhnya.

Penjajahan baru, dalam pendapat GMNI juga terjadi pada bidang ekonomi. Privatisasi perusahaan negara merupakan contohnya, lanjut Jaohari. "Jual-beli perkara, juga penjajahan baru pada biidang hukum," tegasnya.

Aksi yang dilakukan secara damai ini akan berlanjut dengan konvoi pada beberapa ruas jalan di Kota Cirebon. Polisi nampak mengawal aksi yang dilakukan GMNI ini dengan santai. (BC-33)

GMNI Cirebon Menolak UU BHP

GMNI Cirebon Menolak UU BHP [Nusantara]


Kota Cirebon, Pelita
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon, Selasa (30/12) memblokir perempatan jalan lampu merah By Pass-Pemuda Kota Cirebon. Pemblokiran tersebut dimaksud sebagai bentuk penolakan atas kebijakan pemerintah terhadap UU Badan Hukum Pendidikan (BHP).
Aksi ini dikawal ketat oleh pihak jajaran Polresta Cirebon dan berjalan damai meski sedikit memacetkan arus lalu lintas dengan membakar ban bekas di tengah jalan.
Menurut Tatang koordinator lapangan kepada Pelita mengung kapkan, UU BHP adalah bentuk kegagalan pemerintah untuk memberikan pendidikan murah dan berkualitas bagi rakyat. Harapan masyarakat Indonesia untuk menjadi insan yang cerdas berdasarkan amanat UUD 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa, ternyata semakin lama semakin tidak jelas arahnya, berdalih untuk memperbaiki sistem pendidikan dengan mengacu kepada amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pemerintah berusaha menggodok UU yang telah menghabiskan begitu banyak anggaran karena pembahasan yang begitu lama terbengkalai, tak mau kehilangan proyek akhirnya dengan isi yang penuh kontroversi, pemerintah mengesahkan UU BHP.
Tidak hanya kontroversi isi UU ini pun bertentangan dengan amanat UU 1945, dimana pemerintah berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ujar Tatang.
Ditambahkannya, terlihat jelas dari beberapa consideran yang terdapat dalam RUU BHP, karena hingga saat ini UU BHP belum dipublikasikan oleh pemerintah, entah ada apa dibalik semua itu, yang kemudian disahkan. Terlihat jelas bahwa pemerintah berusaha mengambil langkah konkret untuk mengurangi peran dan tanggung jawabnya terhadap pendidikan bagi masyarakat, kata dia. (ck-38)

Pelantikan Dewan Majalengka Diwarnai Aksi Demo

Pelantikan Dewan Majalengka Diwarnai Aksi Demo
MAJALENGKA : Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Majalengka terpilih dilantik. Namun pelantikan diwarnai oleh aksi demo dan pembagian selebaran.

Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Majalengka, Alviand Deswaldy, melakukan pelantikan berdasarkan  Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No 171/Kep 969-PEMUM 2009 tentang peresmian anggota DPRD Kabupaten Majalengka hasil pemilihan umum tahun 2009 untuk masa jabatan 2009 sampai 2014, di Ruang Bhinneka Yudha Sawala, Gedung DPRD Kabupaten Majalengka.

Untuk periode 2009-2014, di Kabupaten Majalengka, PDIP memperoleh kursi terbanyak, yaitu sebanyak 10 kursi. Partai Golkar dan PKB, meraih 6 kursi. Sedangkan pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini, Partai Demokrat, di Majalengka, hanya meraih 4 kursi.

Pelantikan tetap dilakukan meski mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) 15P/HUM/09 tertanggal 18 Juni 2009.

“Pelantikan ini sudah sesuai Peraturan KPU Nomor 15/2009 tentang pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil pemilu, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpili dan pengganti calon terpilih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Majalengka, Muhyidin.

Selain itu, lanjut Muhyidin, dasar lain pelantikan ini adalah adanya Surat Keputusan KPU Nomor 17/61-KPI-MJK tentang Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Majalengka.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI)  melakukan aksi atas pelantikan tersebut. Mereka hanya berharap anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang baru itu  dapat berperan sebagai pelayan masyarakat.

Selain aksi unjuk rasa, pelantikan itu pun diwarnai adanya aksi pembagian selebaranyang berisi menolak pelantikan anggota DPRD Kabupaten Majalengka tersebut.(BC-11)

Mahasiswa-Polisi Nyaris Bentrok

 
Dipicu Aksi Penurunan Paksa Bendera Merah Putih
KEJAKSAN - Puluhan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Cirebon nyaris bentrok dengan petugas kepolisian dan Satpol PP ketika berusaha menurunkan paksa bendera merah putih saat melakukan unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Cirebon, kemarin siang (30/12). Aksi mahasiswa berhasil dicegah anggota kepolisian dan Satpol PP. Namun, saat petugas berusaha menaikkan kembali bendera yang sudah sempat turun, dihalangi oleh mahasiswa. Kericuhan mereda saat pimpinan dewan menemui pendemo untuk mendengarkan aspirasi.
Kericuhan kembali terulang ketika polisi hendak membawa pelaku penurunan bendera untuk dimintai keterangan. Untungnya, ketegangan tidak berlangsung lama. Kapolresta Cirebon, AKBP Ir Ary Laksmana Wijaya turun tangan menenangkan anggotanya. Namun, seorang anggota dewan justru menghalangi kepolisian yang hendak menangkap pelaku penurunan bendera.
Kepada Radar di sela-sela aksi unjuk rasa, Kapolresta Cirebon, AKBP Ir Ary Laksmana Wijaya mengatakan, pihaknya akan memeriksa mahasiswa yang berupaya menurunkan bendera setengah tiang. “Yang namanya menurunkan bendera dengan paksa itu sudah merupakan makar. Jadi, kami akan memanggil dan memeriksa mahasiswa tersebut,” tandasnya.
DIKECAM
Demo menolak Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesi (GMNI) yang diwarnai insiden penurunan bendera merah putih disesalkan berbagai pihak. Salahsatunya Forum Komunikasi Putra/Putri Purnawirawan dan Putra/Putri TNI-Polri (FKPPI) Kota Cirebon. Sekretaris FKPPI, Herawan Effendi mengatakan, di zaman demokrasi seperti sekarang ini siapa saja boleh menyampaikan aspirasi. Tetapi, tentunya harus dilakukan dengan etika dan tidak melanggar hukum.
Menurut Herawan, penurunan simbol negara seperti bendera merah putih tidak pantas dilakukan apalagi oleh mahasiswa. Karena, mereka adalah orang-orang berpendidikan dan merupakan calon intelektual bangsa. “Itu harus menjadi catatan, apalagi aksi penurunan bendera ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan tuntutan mereka yang menolak UU BPH,” katanya.
Untuk itu, dirinya sangat setuju aparat kepolisian menindak tegas mahasiswa. Sehingga, itu menjadi bahan pelajaran bagi semua dan tidak terulang lagi di kemudian hari. “Kalau tidak salah mahasiswa akan dipanggil Polresta. Aparat cukup tanggap ketika ada pelanggaran hukum,” ujarnya.
Menurut Herawan, seharusnya mahasiswa bisa memanfaatkan aksi demo itu dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi aparat kepolisian sendiri sudah memberikan izin. (rdh/ras)
Sumber : radarcirebon.com

Demo Mahasiswa GMNI Nyaris Rusuh

Demo Mahasiswa GMNI Nyaris Rusuh
Senin, 25 Mei 2009 , 19:13:00
CIREBON, (PRLM).- Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai refleksi 11 tahun reformasi, di depan Balaikota Cirebon, Senin (25/5) nyaris rusuh.
Kericuhan antara pengunjukrasa dengan aparat kepolisian dan Satpol PP terjadi saat massa memaksa masuk balaikota untuk bertemu Walikota Cirebon Subardi. Kesal karena pintu pagar besi ditutup dan dikunci, massa kemudian menggoyang-goyangkan pintu pagar dengan keras hingga nyaris roboh.
Massa semakin kesal karena Subardi yang diminta keluar untuk menemui mereka tidak datang menemui. Kecewa dengan sikap walikota, mahasiswa pun kemudian membakar ban bekas dan berupaya membongkar paksa gerbang masuk.
Situasi semakin memanas ketika berapa di antara mahasiswa mulai menaiki pagar untuk meloncat, sementara sebagian lainnya terus bergerak medorong pagar yang dijaga ketat.
Dalam orasinya, massa meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon untuk lebih berpihak kepada rakyat dalam mengeluarkan kebijakannya. Massa meminta pemkot mengevaluasi kembali kebijakan pemberian izin pembangunan retail-retail raksasa yang menjamur di Kota Cirebon. Pasalnya, menurut mahasiswa, menjamurnya pasar modern seperti mini market, super market dan hyper market telah mengancam kelangsungan pasar tradisional.
Ketua GMNI Cirebon, Djohari Ahmi mengungkapkan, apa yang dilakukan Pemkot Cirebon saat ini sudah kebablasan karena tidak lagi berpihak pada rakyat kecil. Mereka meminta Walikota Cirebon Subardi untuk mengkaji ulang perizinan bagi perusahaan retail. (A-92/das)***

SUMPAH PEMUDA : RAKYAT HARUS TERBEBAS DARI SEGALA JENIS PEN JAJAHAN


Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang genap 80 tahun, ditandai oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon, Jawa Barat, dengan aksi demonstrasi di depan balai kota Cirebon yang berseberangan dengan Gedung DPRD Kota Cirebon.

Puluhan mahasiswa ini melakukan orasi di tengah jalan raya Siliwangi kota Cirebon. Selain melakukan orasi, mereka juga membagi-bagikan selebaran berupa seruan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Mahasiswa menuntut kepada pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat untuk menunjukkan keberpihakkannya terhadap kepentingan rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

Para mahasiswa juga menyerukan agar rakyat Indonesia dapat terbebas dari segala bentuk penjajahan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, politik, serta penjajahan sosial budaya yang selama ini, menurut mahasiswa, tengah terjadi di dalam masyarakat Indonesia.

| Rep/Kam/Penulis:Widodo-Jawa Barat | VO:Olla | Editor Video:Ita |

Demo Hari Antikorupsi Macetkan Lalin Cirebon


Demo Hari Antikorupsi Macetkan Lalin Cirebon

Rabu, 9 Desember 2009 | 13:01 WIB
CIREBON, KOMPAS.com - Demonstrasi dari pelajar dan mahasiswa mewarnai hari antikorupsi Rabu (9/12) siang ini. Hampir semua jalan-jalan besar di Kota Cirebon penuh sesak dengan para demonstran dan pengguna jalan.
Tercatat setidaknya ada lima elemen mahasiswa yang turun ke jalan hari ini, yakni Himpunan Mahasiswa Islam, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Barisan Ak si Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi atau Basis.
Meski bergerak secara terpisah namun mereka menyerukan tuntutan yang sama yakni mendesak pemerintah memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya termasuk mengusut tuntas skandal Bank Century.
Dalam aksinya mereka tidak hanya membakar ban, keranda dan poster yang bergambarkan wakil presiden Budhiono, tetapi juga memblokir jalur yakni bypass Cirebon yang menghubungkan Kota dan Kabupaten Cirebon. Akibatnya, lalu l intas sempat macet hingga siang.
Hendra, koordinator aksi dari Basis mengakui pihaknya memang ingin menarik perhatian pemerintah agar seruan mereka didengar. Kami juga ingin mengajak warga ikut serta beraksi, karena korupsi merugikan kita semua, ujarnya.
Hingga siang ini, demonstrasi tersebut masih berlangsung. Para mahasiswa belum mau membubarkan diri dan memilih berdemo di balaikota dan gedung dewan kota Cirebon.

Mahasiswa Bakar Pocong Bergambar SBY-Boediono


Mahasiswa Bakar Pocong Bergambar SBY-Boediono

Selasa, 08 Desember 2009 , 16:58:00
CIREBON, (PRLM).- Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa Cirebon untuk menuntut penuntasan kasus Bank Century di depan gedung DPRD Kota Cirebon Selasa (8/12), diwarnai dengan pembakaran boneka pocong bergambar pasangan Presiden-Wakil Presiden SBY-Boediono.
Puluhan aparat kepolisian yang berjaga-jaga di sekitar lokasi unjuk rasa terlihat membiarkan pembakaran boneka tersebut.
Pembakaran boneke pocong bergambar pasangan SBY-Boediono dilakukan mahasiswa sebagai ekspresi kekesalan, karena menilai pemerintahan SBY-Boediono tidak mampu menegakan supermasi hukum.
Selain melakukan orasi secara bergantian, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), mereka juga mengusung sejumlah poster tuntutan.
Menurut koordinator aksi, Joharudin aksi unjuk rasa tersebut akan terus digelar, selama tuntutan penuntasan kasus Bank Century belum dipenuhi.
"Ini amanah dan tuntutan rakyat yang menginginkan adanya kejelasan kemana aliran dana milik rakyat yang nilainya triliunan rupiah itu," katanya.
Dikatakannya, pemerintah dibawah kepemimpinan SBY-Boediono saat ini terkesan lemah. "Rakyat saat ini semakin tidak percaya dengan penegakan supermasi hukum dan kinerja SBY-Boediono yang lemah," katanya.
Hal itu, lanjutnya, ditandai dengan lemahnya pemerintahan SBY dalam mengatasi kasus kasus hukum dari mulai kasus kriminalisasi KPK hingga kasus Bank Century yang merugikan masyarakat. "Program kerja seratus hari pemerintaran SBY yang selama ini digembar gemborkan juga ternyata tidak ada buktinya," katanya.
Dalam orasinya, mahasiswa meminta Prresiden SBY dan Wapres Boediono untuk mundur dari jabatanya, kalau memang merasa tidak mampu menjalankan amanah rakyat. "Kami juga meminta pimpinan DPRD Kota Cirebon untuk ikut memberikan pernyataan sikap dan dukungan terhadap penuntasan kasus Bank Century," paparnya. (A-92/kur)***

Lima Organisasi Massa di Cirebon Demo Antikorupsi Besok


Lima Organisasi Massa di Cirebon Demo Antikorupsi Besok

Selasa, 08 Desember 2009 | 15:03 WIB
TEMPO Interaktif, Cirebon - Sebanyak lima elemen organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Cirebon besok akan berunjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi Sedunia.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon, Ajun Komisaris Besar Ary Laksmana Wijaya, Selasa (8/12). "Berdasarkan laporan, sudah ada lima elemen masyarakat yang besok akan melakukan aksi demo terkait peringatan hari anti korupsi sedunia," kata Ary. Kelima elemen itu secara bersama-sama akan melakukan aksi di Kota Cirebon.

Ary pun mengungkapkan, pihaknya tetap mengizinkan masyarakat berunjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi Sedunia besok. "Yang terpenting tetap menjaga kedamaian. Karena izinnya mengajukan aksi damai," kata dia.

Untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan, Ary mengungkapkan pihaknya akan menurunkan dua pertiga kekuatan Polresta Cirebon. "Pengamanan maksimal tetap diterjunkan sekalipun kami berharap tidak akan ada keributan," kata dia.

Sementara itu, masih terkait penuntasan kasus bank Century, sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berunjuk rasa hari ini, Selasa (8/12). Demo yang dilakukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon antara lain dilakukan dengan cara membakar pocong yang ditempeli poster Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Wakil Presiden Boediono.

Pembakaran pocong bergambar Yudhoyono dan Boediono itu dilakukan dengan leluasa karena aparat keamanan yang berjaga tidak ada yang melarangnya.

Koordinator lapangan, Jauhari Ahmad, mengungkapkan mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia menuntut penegakan hukum atas kasus Bank Century. "Jangan hanya di pansus, kasus ini pun harus masuk ke ranah hukum karena ada indikasi penyalahgunaan uang rakyat," kata dia.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Edi Suripno, mengungkapkan pihaknya pun mendukung terhadap pembentukan panitia khusus di Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami pun berharap pansus skandal Bank Century itu bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi," kata dia. Selain itu mereka pun berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke Jakarta.

Pocong Bergambar SBY Dibakar GMNI Cirebon


Pocong Bergambar SBY Dibakar GMNI Cirebon

Selasa, 8 Desember 2009 - 16:57 WIB
CIREBON (Pos Kota) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kota Cirebon dengan mengusung persoalan kasus Bank Century.
Aksi diwarnai dengan pembakaran “dua pocong” yang di bagian kepalanya ditempel gambar SBY dan Budiono.
Pantauan yang dilakukan dilapangan, aksi pembakaran “dua pocong” tersebut dilakukan di depan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno dan  salah seorang anggota DPRD dari Partai Demokrat,  Cecep Suhardiman.
Saat pemkaran dengan menyiramkan bensin ke tubuh dua pocong yang sudah tergeletak di depan gedung tersebut, berlangsung damai, nyaris tidak terjadi keributan. Tidak ada upaya pencegahan dari aparat kepolisian termasuk anggota DPRD dari Demokrat, saat mahasiswa mulai membakar dua pocong tersebut hingga hangus.
Warman, koordinator lapangan (korlap) aksi dlam orasinya mengurai tentang keberadaan angket Century yang digelindingkan oleh DPR RI terkait persoalan Bank Century, yang dinilai mahasiswa “masuk angin” dan lamban. “Angket ini masuk angin,” tegas Warman berapi-api.
Untuk itulah para mahasiswa meminta DPRD Kota Cirebon untuk sepakat   memberikan dukungan dan masukan kepada DPR RI agar benar-benar bekerja ekstra untuk membongkar kasus perampokan uang rakyat tersebut, dan mencari siapa dalang dibalik perampokan itu.
Para mahasiswa pun mengingatkan Pansus bank Century untuk bekerja sesuai dengan hati nurani sebagaimana yang diamanatkan oleh rakyat. “Jangan sampai kemudian hak angket ini kemudian menjadi ajang bargaining kekuasaan saja,” tegasnya.
Setelah mendapat tanggapan dan dukungan dari dua anggota dewan yang menemui mereka, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib, sekaligus persiapan untuk berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan para mahasiswa disana untuk melakukan aksi besar-besaran. (darman)

Selasa, 15 Desember 2009

DOKUMENTASI KEGIATAN GMNI CIREBON

FOTO-FOTO KEGIATAN GERAKAN MAHASISWA NASIONAL IINDONESIA (GMNI) CIREBON DAN KAWAN-KAWAN AKTIVIS, SENIMAN DAN MASYARAKAT.

GMNI Cirebon dalam Demo Hari Anti Korupsi Internasional, jakarta, 9 Desember 2009


GMNI Cirebon dalam Demo Hari Anti Korupsi Internasional, jakarta, 9 Desember 2009

GMNI Cirebon dalam Demo Hari Anti Korupsi Internasional, jakarta, 9 Desember 2009



Simulasi Seminar Politik 2009


Pemateri kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) GMNI Cirebon 2009



Latihan Kepemimpinan Siswa Se Kota Cirebon (digelar oleh GMNI Cirebon)





Senin, 14 Desember 2009

SIKAP POLITIK

SIKAP POLITIK
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

M E R D E K A !!!
Pemerintahan SBY-Boediono semakin lama semakin memperlihatkan wujud aslinya sebagai Rezim Orde Baru jilid II yang telah menjadi perpanjangan tangan dan antek dari kekuatan-kekuatan Neo Liberal (NEOLIB). Rezim yang berorientasi pada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat ini semakin memperkaya diri dan memperlebar jurang kemiskinan dengan kaum Marhaen dan membuat bangsa Indonesia melenceng jauh dari cita-cita utamanya yaitu untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kebobrokan rezim ini semakin diperparah dengan membiarkan kondisi kebangsaan kita yang semakin Liberal. Sistem ekonomi dan politik liberal yang diadopsi mentah-mentah oleh rezim akan semakin membawa kita kedalam kehancuran.
Bobroknya lembaga-lembaga hukum di era SBY - Boediono yang juga menjadi persoalan bangsa hari ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya gagal dalam melakukan reformasi hukum sebagaimana yang dijanjikan dalam program 100 hari, akan tetapi juga gagal dalam menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Institusi hukum hari ini tidak lagi dapat dipercaya oleh rakyat sebagai lembaga yang independen yang dapat meletakkan setiap warga negaranya dalam kedudukan hukum yang sama, apalagi semenjak terkuaknya kehadapan publik bahwa dalam institusi hukum terdapat banyak markus-markus (makelar kasus) yang berkeliaran. Di sisi lain, banyak kasus-kasus kecil yang dieksekusi oleh pengadilan, seperti kasus nenek minah yang divonis 1,5 bulan karena mencuri 3 buah kakao dan kasus Prita Mulya Sari yang divonis denda 204 juta, sedangkan berbagai kasus besar seperti kasus KPK-Polri hingga kasus Bank Century tidak mampu dituntaskan. Ini menjadi bukti bagi rakyat bahwa hukum ternyata hanya berlaku pada rakyat kecil akan tetapi tidak berlaku terhadap ‘warga negara kelas atas’ seperti para koglomerat, koruptor, penegak hukum, menteri, Wakil Presiden maupun Presiden, sehingga kemudian institusi hukum dimata rakyat semakin lemah dan tidak dipercaya.
Indikasi adanya konspirasi besar yang dilakukan oleh rezim sebagai upaya untuk menutupi kasus talangan dana Bank century, semakin membuat citra institusi penegakan hukum di mata rakyat terpuruk hingga ke titik paling rendah. Kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK, hingga munculnya konflik antara ‘cicak vs buaya’ menunjukkan adanya indikasi untuk secara sistematis Rezim orde baru jilid II ini melemahkan institusi penegakan hukum, sehingga kasus Bank Century akan dapat diungkapkan. Uang rakyat sebesar Rp.6,7 Triliun yang dirampok dengan dalih penyelamatan Bank Century tersebut disinyalir mengalir ke dalam TIM sukses pemenangan SBY – Boediono pada Pemilu 2009 yang lalu.
Aroma busuk perampokan uang rakyat dalam kasus Bank Century perlahan mulai tercium. Kebijakan penyelamatan Bank Century melalui baill out dengan alasan krisis ekonomi global terbukti merupakan kebohongan besar dan terindikasi sebagai upaya untuk menutupi adanya perampokan sistemik yang melibatkan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan Boediono (Gubernur BI pada saat itu). Kebijakan ini pun diambil tanpa sepengetahuan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, yang bertugas untuk mengambil kebijakan pada saat itu ketika Presiden sedang menghadiri pertemuan OPEC di Kuwait. Jusuf Kalla juga telah menuturkan bahwa kebijakan itu tidak dapat dibenarkan. Ketidakmampuan SBY sebagai kepala negara dalam menangani persoalan Bank Century inilah yang membuat perampokan uang rakyat tersebut berlangsung secara mulus.
Lambannya kinerja lembaga PPATK disinyalir merupakan sebuah upaya rezim dalam rangka menyembunyikan bukti aliran dana century, sehingga perampokan uang rakyat yang diduga melibatkan ‘lingkaran dalam istana’ tidak dapat terungkap. Sampai hari ini PPATK baru mampu mengungkapkan 116 transaksi senilai Rp.146,7 milliar dari 51 nasabah, padahal total nilai transaksi sebesar Rp.6,7 Trillun.
Sementara itu upaya penuntasan kasus Bank Century melalui Panitia Khusus Hak Angket di DPR RI sepertinya juga telah ‘masuk angin.’ Koalisi partai politik pendukung rezim SBY – Boediono tidak serius untuk mengungkap skandal ini karena telah menjadikan kasus ini sebagai alat bargaining kekuasaan. Ketidakseriusan ini nampak dalam proses pemilihan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Bank Century yang merupakan konsensus dari partai – partai koalisi pendukung rezim.
Oleh sebab itu, melihat kondisi sebagai berikut :
1. Ketidakmampuan dalam menuntaskan kasus dana talangan Bank Century
2. Adanya rekayasa hukum terhadap institusi pemberantasan korupsi
3. Semakin terpuruknya institusi penegakan hukum
4. Tidak berjalannya program 100 hari rezim SBY – Boediono
5. Kondisi kebangsaan yang semakin liberal
6. Gagalnya SBY – Boediono dalam menyelesaikan krisis kebangsaan dan mensejahterakan rakyat

maka dengan ini, GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA menuntut

“TURUNKAN SBY – BOEDIONO“


MARHAEN MENANG !!!



GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) CIREBON




 POCONG BERGAMBAR SBY DIBAKAR GMNI CIREBON

CIREBON (Pos Kota) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kota Cirebon dengan mengusung persoalan kasus Bank Century.
Aksi diwarnai dengan pembakaran “dua pocong” yang di bagian kepalanya ditempel gambar SBY dan Budiono.
Pantauan yang dilakukan dilapangan, aksi pembakaran “dua pocong” tersebut dilakukan di depan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno dan  salah seorang anggota DPRD dari Partai Demokrat,  Cecep Suhardiman.
Saat pemkaran dengan menyiramkan bensin ke tubuh dua pocong yang sudah tergeletak di depan gedung tersebut, berlangsung damai, nyaris tidak terjadi keributan. Tidak ada upaya pencegahan dari aparat kepolisian termasuk anggota DPRD dari Demokrat, saat mahasiswa mulai membakar dua pocong tersebut hingga hangus.
Jauhari Ahmad, koordinator lapangan (korlap) aksi dlam orasinya mengurai tentang keberadaan angket Century yang digelindingkan oleh DPR RI terkait persoalan Bank Century, yang dinilai mahasiswa “masuk angin” dan lamban. “Angket ini masuk angin,” tegas Warman berapi-api.
Untuk itulah para mahasiswa meminta DPRD Kota Cirebon untuk sepakat   memberikan dukungan dan masukan kepada DPR RI agar benar-benar bekerja ekstra untuk membongkar kasus perampokan uang rakyat tersebut, dan mencari siapa dalang dibalik perampokan itu.
Para mahasiswa pun mengingatkan Pansus bank Century untuk bekerja sesuai dengan hati nurani sebagaimana yang diamanatkan oleh rakyat. “Jangan sampai kemudian hak angket ini kemudian menjadi ajang bargaining kekuasaan saja,” tegasnya.
Setelah mendapat tanggapan dan dukungan dari dua anggota dewan yang menemui mereka, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib, sekaligus persiapan untuk berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan para mahasiswa disana untuk melakukan aksi besar-besaran. (darman)

GMNI Cirebon Minta Hapuskan Penjajahan Baru

CIREBON : Hari ini, Selasa (28/10), puluhan mahasiswa nyang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon menggelar aksi. Aksi yang dilakukan di depan Balaikota Cirebon ini merupakan refleksi  Peringatan 80 tahun sumpah pemuda.

Johari Ahmad, koordinator lapangan aksi mengatakan bahwa dengan momentum ini, saatnya kita hapuskan penjajahan baru. "Penjajahan baru itu sangat terasa di bidang pendidikan dan kesehatan," katanya.

Penjajajahan di duia pendidikan, jelas Johari, adalah mahalnya biaya pendidikan. "Padahal kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan," imbuhnya.

Penjajahan baru, dalam pendapat GMNI juga terjadi pada bidang ekonomi. Privatisasi perusahaan negara merupakan contohnya, lanjut Jaohari. "Jual-beli perkara, juga penjajahan baru pada biidang hukum," tegasnya.

Aksi yang dilakukan secara damai ini akan berlanjut dengan konvoi pada beberapa ruas jalan di Kota Cirebon. Polisi nampak mengawal aksi yang dilakukan GMNI ini dengan santai. (BC-33)

Demo Mahasiswa GMNI Nyaris Rusuh

Senin, 25 Mei 2009 , 19:13:00
CIREBON, (PRLM).- Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai refleksi 11 tahun reformasi, di depan Balaikota Cirebon, Senin (25/5) nyaris rusuh.
Kericuhan antara pengunjukrasa dengan aparat kepolisian dan Satpol PP terjadi saat massa memaksa masuk balaikota untuk bertemu Walikota Cirebon Subardi. Kesal karena pintu pagar besi ditutup dan dikunci, massa kemudian menggoyang-goyangkan pintu pagar dengan keras hingga nyaris roboh.
Massa semakin kesal karena Subardi yang diminta keluar untuk menemui mereka tidak datang menemui. Kecewa dengan sikap walikota, mahasiswa pun kemudian membakar ban bekas dan berupaya membongkar paksa gerbang masuk.
Situasi semakin memanas ketika berapa di antara mahasiswa mulai menaiki pagar untuk meloncat, sementara sebagian lainnya terus bergerak medorong pagar yang dijaga ketat.
Dalam orasinya, massa meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon untuk lebih berpihak kepada rakyat dalam mengeluarkan kebijakannya. Massa meminta pemkot mengevaluasi kembali kebijakan pemberian izin pembangunan retail-retail raksasa yang menjamur di Kota Cirebon. Pasalnya, menurut mahasiswa, menjamurnya pasar modern seperti mini market, super market dan hyper market telah mengancam kelangsungan pasar tradisional.
Ketua GMNI Cirebon, Djohari Ahmi mengungkapkan, apa yang dilakukan Pemkot Cirebon saat ini sudah kebablasan karena tidak lagi berpihak pada rakyat kecil. Mereka meminta Walikota Cirebon Subardi untuk mengkaji ulang perizinan bagi perusahaan retail. (A-92/das)***


Lima Organisasi Massa di Cirebon Demo Antikorupsi Besok

Selasa, 08 Desember 2009 | 15:03 WIB
TEMPO Interaktif, Cirebon - Sebanyak lima elemen organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Cirebon besok akan berunjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi Sedunia.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon, Ajun Komisaris Besar Ary Laksmana Wijaya, Selasa (8/12). "Berdasarkan laporan, sudah ada lima elemen masyarakat yang besok akan melakukan aksi demo terkait peringatan hari anti korupsi sedunia," kata Ary. Kelima elemen itu secara bersama-sama akan melakukan aksi di Kota Cirebon.

Ary pun mengungkapkan, pihaknya tetap mengizinkan masyarakat berunjuk rasa memperingati Hari Antikorupsi Sedunia besok. "Yang terpenting tetap menjaga kedamaian. Karena izinnya mengajukan aksi damai," kata dia.

Untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan, Ary mengungkapkan pihaknya akan menurunkan dua pertiga kekuatan Polresta Cirebon. "Pengamanan maksimal tetap diterjunkan sekalipun kami berharap tidak akan ada keributan," kata dia.

Sementara itu, masih terkait penuntasan kasus bank Century, sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berunjuk rasa hari ini, Selasa (8/12). Demo yang dilakukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon antara lain dilakukan dengan cara membakar pocong yang ditempeli poster Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Wakil Presiden Boediono.

Pembakaran pocong bergambar Yudhoyono dan Boediono itu dilakukan dengan leluasa karena aparat keamanan yang berjaga tidak ada yang melarangnya.

Koordinator lapangan, Jauhari Ahmad, mengungkapkan mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia menuntut penegakan hukum atas kasus Bank Century. "Jangan hanya di pansus, kasus ini pun harus masuk ke ranah hukum karena ada indikasi penyalahgunaan uang rakyat," kata dia.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Edi Suripno, mengungkapkan pihaknya pun mendukung terhadap pembentukan panitia khusus di Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami pun berharap pansus skandal Bank Century itu bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi," kata dia. Selain itu mereka pun berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke Jakarta.

MEMBANGUN PARADIGMA MAHASISWA